admin

“SUARA YANG MEMBEBASKAN: MEMAHAMI KEKERASAN BERBASIS GENDER MELALUI BERCERITA BAGI ANAK TUNANETRA DI SLBN CITEUREUP CIMAHI”

“Suara yang Membebaskan: Memahami Kekerasan Berbasis Gender Melalui Bercerita bagi Anak Tunanetra di SLBN Citeureup Cimahi” Nama Penyusun          : Fairuz Hasna Afnia Lutviawati Nur Sabika Amani Nur Baeti Fadilah Rahmawaty Julia Arayana Rifdah Hafizhah Instansi            : Universitas Pendidikan Indonesia   Kekerasan berbasis gender merupakan masalah global yang mempengaruhi berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki …

“SUARA YANG MEMBEBASKAN: MEMAHAMI KEKERASAN BERBASIS GENDER MELALUI BERCERITA BAGI ANAK TUNANETRA DI SLBN CITEUREUP CIMAHI” Read More »

LAJUR PEMANDU (GUIDING BLOCK)

Salah satu hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas ialah hak dalam pemanfaatan ruang atau fasilitas publik dan juga pelayanan seperti orang pada umumnya. Hal ini diatur dalam undang – undang No 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, dikatakan bahwa “Setiap dalam pembangunan fasilitas publik oleh Pemerintah serta masyrakat harus memenuhi asas atau hak aksesibilitas tanpa terkecuali.” Menurut …

LAJUR PEMANDU (GUIDING BLOCK) Read More »

Policy Brief : Urgensi  Standar Pelayanan Minimal Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Jawa Barat

POLICY BRIEF Urgensi  Standar Pelayanan Minimal Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Jawa Barat Oleh Kustini dan Rizki Estrada Ringkasan Eksekutif Perempuan dan anak penyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban kekerasan, baik sosial, politik,  ekonomi dan seksual. Mereka yang menjadi korban kekerasan lebih sulit untuk melepaskan dirinya dari kekerasan. …

Policy Brief : Urgensi  Standar Pelayanan Minimal Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Jawa Barat Read More »

POLICY BRIEF : TANTANGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

TANTANGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS Oleh : Irpan Rustandi dan Rizki Estrada OP 31 Desember 2021 Ringkasan Eksekutif Payung hukum untuk penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah tersedia sebagai komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari UU no. 8 tahun 2016, Tujuh Peraturan Pemerintah dan 2 …

POLICY BRIEF : TANTANGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS Read More »

POLICY BRIEF : REFLEKSI PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MUDA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DAN TERAWANG PEMILIHAN UMUM DI TAHUN 2024.

POLICY BRIEF :   REFLEKSI PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MUDA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DAN TERAWANG PEMILIHAN UMUM DI TAHUN 2024. Oleh : Nandang Noor RH, Irpan Rustandi, Kustini Dan Rizki Estrada OP 31 Desember 2021. Ringkasan Eksekutif Hak politik yang secara normative telah dihormati, diakui dan dilindungi seringkali terabaikan dari priotas pemenuhan hak-hak …

POLICY BRIEF : REFLEKSI PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MUDA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DAN TERAWANG PEMILIHAN UMUM DI TAHUN 2024. Read More »

Cahaya Inklusi Indonesia gandeng Bappeda dan BPBD di 2 Kabupaten untuk memahami Dokumen CRPD khususnya dalam pelibatan kelompok perempuan disabilitas dalam perencanaan pembangunan dan perlindungan dari bencana.

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada warga negara penyandang disabilitas Cahaya Inklusi Indonesia (CAI) dengan dukungan dari Disability Rights Fund (DRF) sedang melaksanakan “Program Peningkatan Partisipasi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi  Jawa Barat” selama kurang lebih satu tahun.  Adapun dasar dari pelaksanaan program tersebut adalah pasal 11 CRPD yakni tentang Perlindungan …

Cahaya Inklusi Indonesia gandeng Bappeda dan BPBD di 2 Kabupaten untuk memahami Dokumen CRPD khususnya dalam pelibatan kelompok perempuan disabilitas dalam perencanaan pembangunan dan perlindungan dari bencana. Read More »

Kaesang Pangarep Bersama CAI Foundation Bantu Pelaku UMKM Disabilitas dari Garut

Garut, Mataperistiwa.id – Pandemik Covid-19 yang sudah berlangsung kurang lebih dua tahun ternyata telah berimplikasi pada meningkatnya pengangguran di sektor formal, namun disisi lain telah mendorong para pelaku usaha di sektor informal seperti Kelompok Usaha Kecil dan Menengah. Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan bekerja di sektor formal, maka diperlukan sekali upaya kongrit untuk memperluas peluang kerja mandiri …

Kaesang Pangarep Bersama CAI Foundation Bantu Pelaku UMKM Disabilitas dari Garut Read More »

Peningkatan Partisipasi Perempuan Disabilitas dalam Pengurangan Risiko Bencana

Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk disabilitas sebanyak 128.615 jiwa (data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tahun 2018) menjadi kelompok warga, khususnya perempuan disabilitas yang harus mendapat prioritas dan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pemberdayaannya. Penyandang disabilitas menurut UU Nomor: 8 tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik , …

Peningkatan Partisipasi Perempuan Disabilitas dalam Pengurangan Risiko Bencana Read More »

Pemenuhan Hak dan Partisipasi Politik Orang Dengan Disabilitas Muda dalam Pilkada Serentak di Provinsi Jawa Barat tahun 2020

Tanggal 09 Desember 2020 merupakan peristiwa politik yang tidak terlewatkan sebagian wilayah di Jawa Barat untuk menentukan pemimpin daerah di 7 kabupaten dan 1 (satu) kota. Tahun 2020, merupakan tahun politik daerah yang pertama kali diselenggarakan dalam situasi pendemic virus corona-19 yang hampir diselenggarakan di seluruh Indonesia secara serentak. Dalam proses pemilihan kepala daerah serentak …

Pemenuhan Hak dan Partisipasi Politik Orang Dengan Disabilitas Muda dalam Pilkada Serentak di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 Read More »