Policy Brief

Policy Brief : Urgensi  Standar Pelayanan Minimal Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Jawa Barat

POLICY BRIEF Urgensi  Standar Pelayanan Minimal Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Jawa Barat Oleh Kustini dan Rizki Estrada Ringkasan Eksekutif Perempuan dan anak penyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban kekerasan, baik sosial, politik,  ekonomi dan seksual. Mereka yang menjadi korban kekerasan lebih sulit untuk melepaskan dirinya dari kekerasan. …

Policy Brief : Urgensi  Standar Pelayanan Minimal Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Jawa Barat Read More »

POLICY BRIEF : TANTANGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

TANTANGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS Oleh : Irpan Rustandi dan Rizki Estrada OP 31 Desember 2021 Ringkasan Eksekutif Payung hukum untuk penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah tersedia sebagai komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari UU no. 8 tahun 2016, Tujuh Peraturan Pemerintah dan 2 …

POLICY BRIEF : TANTANGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS Read More »

POLICY BRIEF : REFLEKSI PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MUDA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DAN TERAWANG PEMILIHAN UMUM DI TAHUN 2024.

POLICY BRIEF :   REFLEKSI PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MUDA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DAN TERAWANG PEMILIHAN UMUM DI TAHUN 2024. Oleh : Nandang Noor RH, Irpan Rustandi, Kustini Dan Rizki Estrada OP 31 Desember 2021. Ringkasan Eksekutif Hak politik yang secara normative telah dihormati, diakui dan dilindungi seringkali terabaikan dari priotas pemenuhan hak-hak …

POLICY BRIEF : REFLEKSI PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MUDA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DAN TERAWANG PEMILIHAN UMUM DI TAHUN 2024. Read More »